.webp)
Gelombang protes dari kalangan mahasiswa kembali terjadi di Kota Bandung. Ribuan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (17/6/2026) sore.
Aksi yang dipusatkan di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung ini digelar untuk mengkritisi tata kelola pemerintahan yang dinilai makin jauh dari keberpihakan pada kesejahteraan rakyat.
Koordinator BEM SI Jawa Barat, Muhammad Risaldi, mengungkapkan demonstrasi kali ini merupakan bentuk dari keresahan yang selama ini tertahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini kita melakukan aksi dari BEM SI Jawa Barat yang mana untuk aksi kali ini ada sekitar 23 kampus dengan jumlah massa estimasi itu sekitar 1.200 lebih," ujar Risaldi di sela-sela aksi unjuk rasa.
Risaldi menegaskan, pergerakan ini bukanlah reaksi sesaat. Aksi ini merupakan puncak dari keresahan yang diabaikan oleh pemerintah. "Ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan kami dan juga akumulasi kemarahan, khususnya dari kami yang sering kali menyuarakan aspirasi yang memang sama sekali tidak didengarkan," tegasnya.
Massa aksi juga menyoroti tajam gaya komunikasi pimpinan negara. Risaldi menilai, ada banyak pernyataan yang dirasa tidak substansial.
"Ini merupakan akumulasi juga kemarahan daripada statement-statement yang memang dirasa tidak perlu dan juga tidak penting yang dikeluarkan oleh Prabowo sebagai presiden," tuturnya.
Menurut Risaldi, selama lebih dari setahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, belum ada langkah strategis yang terlihat nyata bagi masyarakat. Di sisi lain, ruang kebebasan berpendapat dinilai tergerus dengan banyaknya angka tahanan politik.
"Dalam satu tahun lebih Prabowo-Gibran berjalan, sama sekali tidak ada solusi-solusi ataupun langkah strategis khususnya untuk menyejahterakan rakyat," ucapnya mengkritik.
Sementara itu, perwakilan Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Nahdah Nabillah, turut menguraikan sejumlah pokok pikiran. Ia menyoroti pengelolaan fiskal dan program ekstraktif pemerintah.
"Yang pertama itu kami meng-*highlight* poin terkait bagaimana langkah-langkah tanggung jawab fiskal untuk dapat memperbaiki tata kelola dan juga hal-hal yang berhubungan dengan program-program ekstraktif," ujar Nahdah.
KM ITB juga menekankan perlunya perbaikan program Makan Bergizi Gratis agar lebih tepat sasaran. Perbaikan koordinasi internal dan sistem komunikasi publik pemerintah juga menjadi sorotan.
"Perlu adanya realokasi anggaran dan pengeluaran untuk mendorong daya beli masyarakat di Indonesia saat ini dan juga untuk manufaktur," urainya.
"Pemerintah harus segera memperbaiki koordinasi internal pemerintahan dan juga membangun sistem komunikasi yang efektif, karena di mana saat ini kita masyarakat butuh suatu yang berbasis data, jadi tidak ada lagi polarisasi di mana suara masyarakat semakin pecah," lanjut Nahdah.
Sebagai desakan konkret, BEM SI Jawa Barat menyuarakan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan tersebut meliputi:
1. Menstabilkan nilai tukar rupiah dan menurunkan harga BBM.
2. Melakukan evaluasi mendalam terhadap program Keluarga Daerah Miskin (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
3. Menyelamatkan APBN dari praktik pemborosan anggaran.
4. Membenahi sistem komunikasi kepresidenan.
5. Mencabut Undang-Undang TNI dan Polri.
6. Mengevaluasi total jajaran kabinet yang dianggap inkompeten.
7. Menegakkan hak asasi manusia dan melawan segala bentuk impunitas.
