Kementerian PKP siapkan UU Perumahan untuk atasi tantangan sektor perumahan. Wamen Fahri Hamzah ungkap tiga masalah utama, tanah, perijinan, dan pembiayaan.
Pengesahan UU TNI menuai kritik dari akademisi Arry Bainus. Ia menilai prosesnya terburu-buru dan kurang melibatkan masyarakat, mirip dengan Omnibus Law.