Pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang BUMN. Di dalamnya ada aturan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur hingga larangan rangkap jabatan.
Puan Maharani mengatakan demonstrasi yang berujung kericuhan pada akhir Agustus lalu menjadi pertanda ada hal yang harus diperbaiki oleh DPR dan pemerintah.
Wakil Ketua DPRD Bali, Kresna Budi, menolak insentif untuk anggota dewan, mendukung gaji pokok setara dengan pegawai negeri. Sementara di Tabanan belum naik.