Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, menanggapi tuntutan driver pariwisata, termasuk pembatasan kuota taksi online dan rencana pembuatan Perda ASK.
Kejutan pada 2025 adalah saat MK menjatuhkan putusan dengan menghapus presidential threshold 20%. Padahal aturan itu berulang kali digugat tetapi selalu kandas.
Partai koalisi Prabowo-Gibran kritik PDIP terkait kenaikan PPN 12%. Mereka menilai PDIP sebagai inisiator dan meminta konsistensi dalam kebijakan perpajakan.