DPRD Parepare menolak kenaikan tarif PBB hingga 800% yang dianggap tidak adil. Mereka mendesak Pemkot untuk menunda dan mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Ada tiga ASN di Pemkab Pati yang diundang dalam rapat tersebut di DPRD Pati, Kamis (21/8) siang. Mereka mengaku diturunkan jabatannya tanpa alasan yang jelas.
DPR RI sahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2024 menjadi UU. Menkeu Sri Mulyani menegaskan pentingnya akuntabilitas dan responsif terhadap tantangan global.
Warga Parepare terkejut dengan lonjakan tagihan PBB hingga 800%. Pemkot menunda penagihan setelah keluhan, sementara DPRD minta solusi untuk masyarakat.
KPK memeriksa mantan anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Lima tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini.