PHRI bakal mengajukan udicial review terhadap undang-undang yang mengatur besaran pajak hiburan ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini besaran pajak 40-75 persen.
Pakar hukum dari Unsoed, Prof Hibnu Nugroho, mengapresiasi putusan MK yang menolak uji materi kewenangan jaksa melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi.