Diskusi PPHN di MPR menyoroti urgensi dan bentuk hukum. Anggota MPR dorong komunikasi dengan Presiden Prabowo untuk kejelasan arah pembangunan nasional.
Pemprov NTB akan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung untuk dapat mengambil alih lahan kantor Bawaslu NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram.
Jawa Pos menjelaskan sengketa hukum dengan Dahlan Iskan dan Nany Wijaya terkait penertiban aset perusahaan. Proses ini demi memastikan legalitas kepemilikan.