Setiap tahun, banyak jemaah haji yang tidak dapat menunaikan ibadah haji ke Mekah akibat menjadi korban dari operator perjalanan haji yang mencurigakan.
KPK memeriksa Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus di Ditjen PHU periode 2023-2024 terkait korupsi kuota haji tahun 2023-2024.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani membantah tudingan ijazah doktornya palsu yang dilaporkan Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi ke Bareskrim Polri.
Pemerintah RI diminta bertindak tegas terhadap penyedia travel haji & umrah yang melakukan pelanggaran. Salah satu ancamannya yakni pencabutan izin usaha.
Sejumlah jemaah haji Indonesia dideportasi karena menggunakan visa ziarah. Timwas Haji DPR berharap pemerintah menindak tegas agen travel haji yang nakal.