Demokrat meminta Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tinggi (PT) segera mengoreksi PN Jakpus soal putusan tunda pemilu. Putusan itu dinilai memperkeruh keadaan.
Pentahapan pemilu tahun 2024 harus tetap berjalan meskipun muncul polemik akibat Putusan PN Jakarta Pusat yang meminta agar proses pentahapan pemilu dihentikan.
Komisi Yudisial menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu kontroversial. Komisi Yudisial memanggil hakim yang bersangkutan.