Badan Gizi Nasional menutup 715 dapur Makanan Bergizi Gratis di Indonesia Timur karena evaluasi. BGN dorong kerjasama dengan UMKM untuk mencegah monopoli.
Dalam sidang kasus gratifikasi DPRD NTB, saksi ahli Lucky Endrawati menjelaskan pertanggungjawaban penerima uang. Uang yang dikembalikan bisa jadi barang bukti.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, tak sepakat dengan pernyataan Jokowi yang menyebutkan Undang-Undang KPK versi terbaru merupakan hasil inisiatif DPR.
Kementerian PKP salurkan bantuan BSPS untuk 6.918 unit rumah kumuh di NTB, dengan anggaran Rp 198 miliar. Setiap rumah mendapat Rp 20 juta untuk pembangunan.