detikJabar

Duh! 1.700 Kendaraan Dinas di Cianjur Nunggak Pajak

Ribuan kendaraan ASN di Cianjur nunggak pajak. Potensi pajak tersendat mencapai Rp 1 miliar.

Selasa, 01 Okt 2024 20:32 WIB

detikSulsel

Pemkot Gorontalo Berlakukan Retribusi Parkir, Motor Rp 3.000-Mobil Rp 5.000

Pemkot Gorontalo terapkan tarif parkir baru mulai 1 Oktober 2024: motor Rp 3.000, mobil Rp 5.000. Kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Selasa, 01 Okt 2024 11:15 WIB

detikFinance

Begini Dampak Penerapan Aturan Baru Tembakau ke 'Kantong' Negara

Regulasi baru dinilai merugikan Industri Hasil Tembakau, berpotensi hilangkan Rp 213 triliun pendapatan negara.

Selasa, 01 Okt 2024 09:13 WIB

detikFinance

4 Musim Didukung BRI, Perputaran Ekonomi Liga 1 Capai Rp 10,4 T

penyelenggaraan BRI Liga 1 berpotensi menciptakan perputaran uang yang jauh lebih besar bagi perekonomian Indonesia, yakni mencapai sekitar Rp 10,42 triliun

Sabtu, 28 Sep 2024 17:09 WIB

detikBali

RI Bidik Pajak Usaha Digital Asing Lewat Solusi Dua Pilar

Pemerintah Indonesia targetkan pajak sektor digital asing melalui solusi dua pilar. Ini untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan iklim usaha yang adil.

Selasa, 24 Sep 2024 15:35 WIB

detikFinance

Sri Mulyani Soroti Ketergantungan Pemerintah Daerah dari Dana Pusat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kondisi pemerintah daerah (pemda) masih sangat bergantung pada alokasi dana pemerintah pusat.

Senin, 23 Sep 2024 12:01 WIB

detikFinance

Terkuak! Penyebab Mahalnya Harga Tiket Pesawat di Indonesia

Harga tiket pesawat di Indonesia masih mahal.

Senin, 23 Sep 2024 06:30 WIB

detikFinance

Jurus Pemerintah Tekan Harga Tiket Pesawat: Hapus Pajak-Buka Pasar Avtur

Demi menekan harga tiket pesawat, pemerintah membentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

Minggu, 22 Sep 2024 16:30 WIB

detikFinance

Menhub Beberkan Jurus Baru Turunkan Harga Tiket Pesawat

Pemerintah berusaha menurunkan harga tiket pesawat. Kini sudah ada titik terang untuk memangkas harga tiket pesawat.

Sabtu, 21 Sep 2024 11:00 WIB

detikInet

Jokowi Berpotensi Langgar UU PDP Jika Lewat Deadline Lembaga Pengawas

Pembentukan Lembaga Penyelenggara PDP diberi batas sampai 17 Oktober 2024. Pakar keamanan siber singgung soal potensi Presiden Jokowi melanggar UU PDP.

Jumat, 20 Sep 2024 20:35 WIB