Anggota DPR Selly Gantina mengingatkan agar Kementerian Haji dan Umrah menyelesaikan masalah kuota, pengelolaan dana, dan pelayanan jamaah secara transparan.
Menag Nasaruddin Umar optimis Kementerian Haji dan Umrah akan tingkatkan pengelolaan ibadah haji. Ia berharap fokus baru ini membawa perbaikan signifikan.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan UU Perubahan Haji memperkuat BPKH. Kini BPKH wajib terlibat dalam penetapan biaya haji untuk keberlanjutan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, berharap pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan tingkatkan layanan jemaah dan efisiensi birokrasi.
Apa urgensi pembentukan Kementerian Haji? Apa saja yang perlu diselesaikan untuk memperlancar layanan pemerintah kepada para calon jamaah haji Indonesia?
DPR sahkan revisi UU Haji, mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Rapat paripurna dihadiri oleh Ketua DPR dan anggota fraksi.