Pemerintah menambah alokasi rumah subsidi untuk buruh dari 20 ribu menjadi 50 ribu unit. Program ini bertujuan untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah.
Pertemuan Menkeu Purbaya dan BP Tapera membahas kendala masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membeli rumah karena terhambat SLIK Otoritas Jasa Keuangan.
Pemerintah menambah kuota rumah subsidi FLPP menjadi 350.000 unit, terbesar dalam sejarah. Pengembang berharap penyerapan dan kualitas perumahan tetap terjaga.