Nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Tabungan Negara (BTN) kini bisa mengurangi cicilan bulanan hanya dengan mengumpulkan sampah rumah tangga. Lewat program bertajuk "Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu", sampah yang dikumpulkan nasabah dikonversi menjadi rupiah dan langsung mengurangi beban cicilan KPR.
Program ini menjadi bagian dari komitmen BTN dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan sekaligus menekan emisi karbon. BTN menggandeng startup pengelola sampah Rekosistem untuk mengolah sampah rumah tangga nasabah KPR agar memiliki nilai ekonomi.
"Setelah dihitung-hitung, dengan mengikuti program ini bisa mengurangi cicilan KPR sekitar 10-15% per bulannya atau sekitar Rp100.000-150.000, ini lumayan sekali untuk memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga yang terlibat," ujar Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo di Mutiara Gading City, Bekasi, Rabu (4/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program ini bahkan mendapat perhatian dunia internasional. Ratu Belanda Queen Maxima, dalam kapasitasnya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Financial Health (UNSGSA), menyaksikan langsung pelaksanaan program tersebut saat kunjungannya ke Indonesia pada 26 November 2025.
Di luar program berbasis sampah, BTN juga menargetkan pengembangan rumah rendah emisi dalam skala besar. Hingga akhir 2025, BTN telah menyalurkan pembiayaan untuk pembangunan sekitar 11.000 unit rumah rendah emisiyang tersebar di berbagai daerah seperti Legok (Banten), Cileungsi (Kabupaten Bogor), Medan, Semarang, Cirebon, hingga Bekasi.
"Harapannya, tahun ini bisa mencapai 20.000 rumah rendah emisi, kalau bisa 30.000. Sampai tahun 2029, harapannya kita ingin membangun 150.000 unit dan sampai 2030 kita harap 200.000," ujar Setiyo.
Setiyo menjelaskan, Program Rumah Rendah Emisi pertama kali diluncurkan BTN pada kuartal IV-2024 dengan target awal 1.000 unit rumah dalam tiga bulan. Target tersebut tercapai dan program terus berkembang dengan dukungan startup yang memproduksi material bangunan ramah lingkungan dari sampah plastik.
Beberapa startup yang terlibat antara lain Rebrick, Plustik, dan Green Brick. Mereka mengolah sampah plastik seperti bungkus mie instan serta sachet sabun dan sampo menjadi bahan bangunan untuk lantai, paving, dan dinding.
"Setiap produsen memiliki produk yang berbeda-beda namun mereka saling melengkapi. Dengan rumah rendah emisi ini justru kita menciptakan beberapa startup baru di bidang recycle plastik. Kami sedang mencari pengusaha di setiap pulau karena bisnis ini inklusif, jadi siapa saja bisa terlibat. Saat ini angkanya baru 11.000 (rumah rendah emisi), kalau mau mencapai jutaan tentunya perlu dukungan lebih banyak startup," tutur Setiyo.
BTN juga mendorong lahirnya inovasi melalui ajang BTN Housingpreneur. Plustik merupakan salah satu alumni BTN Housingpreneur 2024 yang kini telah berkolaborasi dengan developer rumah rendah emisi. Sementara itu, BTN Housingpreneur 2025 yang ditutup pada 31 Januari 2026 mencatat total 1.170 submission dan menghasilkan 26 pemenang dari 58 finalis.
Dari sisi pengembang, BTN akan menyiapkan paket insentif agar semakin banyak developer tertarik membangun rumah rendah emisi. Salah satunya dengan penurunan bunga pembiayaan bagi developer.
"Bunga untuk developer rumah rendah emisi juga sudah diturunkan. Nanti akan kami standarisasi, misalnya suku bunganya bisa turun 25 basis poin. Jadi macam-macam insentifnya," ungkap Setiyo.
CEO dan Owner ISPI Group Preadi Ekarto, yang membangun Perumahan Mutiara Gading City di Bekasi, mengaku mendukung penuh program tersebut. "Kami di ISPI Group terus mendukung program rumah rendah emisi ini. Banyak lahan yang masih bisa dibangun untuk rumah rendah emisi," ujar Preadi.
Selain aspek lingkungan, BTN juga menegaskan bahwa pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk dalam portofolio ESG perseroan. Saat ini, porsi pembiayaan berkelanjutan BTN telah mencapai 52% dan ditargetkan naik menjadi 60% pada 2026.
"Portofolio ESG BTN juga termasuk pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena memberdayakan MBR termasuk aspek sosial dalam ESG," ujar Setiyo.
(das/das)










































