Pemerintah mempunyai kebijakan untuk mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun. Kebijakan ini dinilai merampas hak prioritas pemegang hak.
COP30 dan TFFF membuka peluang pendanaan iklim besar bagi Indonesia, namun keberhasilan bergantung pada transparansi, perlindungan hutan dan aksi nyata.