detikEdu

Syarat Pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024, Lulusan SMA Bisa Daftar!

Pendaftaran Pantarlih Pilkada 2024 kembali dibuka. Lulusan SMA bisa ikutan.

Selasa, 04 Jun 2024 16:30 WIB

detikJabar

Pika dan Piku yang Jadi Maskot Pilbup Kuningan 2024

KPU Kuningan memperkenalkan maskot Pilkada 2024. Namanya Pika dan Piku. Apa filosofi di balik maskot Pika dan Piku?

Senin, 03 Jun 2024 11:00 WIB

detikNews

Dunia Hari Ini: Modi Kembali Jadi PM India, Sudah Bentuk Kabinet

Michael Mosley, 67 tahun, presenter TV ternama Inggris yang sempat dilaporkan hilang di Yunani. Kini jasadnya sudah ditemukan, tetapi masih menyimpan misteri.

Selasa, 11 Jun 2024 14:28 WIB

detikBali

Ragam Respons Setelah Putusan MK Ubah UU Pilkada

MK mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, memungkinkan partai tanpa kursi DPRD untuk mendaftar.

Rabu, 21 Agu 2024 10:13 WIB

detikJateng

MK Tolak Ubah Batas Usia Cagub, FX Rudy: Pukulan Telak Bagi Penguasa Saat Ini

Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, mengomentari putusan MK soal syarat usia cakada. Rudy menyebut putusan itu pukulan telak bagi penguasa saat ini.

Rabu, 21 Agu 2024 13:18 WIB

detikJabar

PKS Resmi Usung Aep Syaepuloh-Maslani di Pilbup Karawang 2024

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung pasangan Aep Syaepuloh dan Maslani, yang merupakan kader NasDem untuk maju di Pilkada Karawang 2024.

Rabu, 21 Agu 2024 14:31 WIB

detikSumut

Putusan MK Soal Pilkada Tak Berdampak di Aceh, KIP: Kita Pakai UUPA-Qanun

MK mengubah Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada soal syarat partai politik mengusung calon. Putusan itu tidak berpengaruh terhadap penyelanggaraan Pilkada di Aceh.

Rabu, 21 Agu 2024 15:44 WIB

detikSumut

Ahli Hukum USU Nilai Draf UU Pilkada di DPR Bertentangan dengan Putusan MK

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara (USU) menilai kesepakatan Panja itu dinilai bertentangan putusan MK.

Rabu, 21 Agu 2024 15:15 WIB

detikSumbagsel

Putusan MK Tak Bikin PDIP Bisa Usung Cagub Jakarta Sendiri, Ini Sebabnya

PDIP tetap tak bisa mengusung calon gubernur-wagub sendiri di Pilkada DKI Jakarta dengan adanya putusan MK. Sebab, putusan itu berlaku untuk partai non-DPRD.

Rabu, 21 Agu 2024 17:13 WIB

detikBali

Beda dari Putusan MK, Revisi UU Pilkada DPR Dinilai Cacat Hukum

Revisi UU Pilkada disepakati, namun dinilai cacat hukum oleh Guru Besar Unud. Perubahan bertentangan dengan putusan MK dan berpotensi menimbulkan konflik norma.

Rabu, 21 Agu 2024 20:43 WIB