detikOto

Intip Garasi Pejabat Pajak Jakut yang Ditangkap KPK

Para tersangka ditangkap saat bagi-bagi dolar Singapura hasil suap.

Minggu, 11 Jan 2026 14:00 WIB

detikFinance

DJP Usul Cabut Izin Konsultan Pajak yang Jadi Tersangka Korupsi di Jakut

Kasus korupsi perpajakan melibatkan pegawai dan konsultan pajak.

Minggu, 11 Jan 2026 19:15 WIB

detikNews

Pegawai Pajak di Jakut Jadi Tersangka KPK, DJP Minta Maaf

DJP meminta maaf setelah pejabatnya ditetapkan sebagai tersangka suap pengurangan pajak. DJP berkomitmen memperkuat integritas dan mendukung KPK.

Minggu, 11 Jan 2026 14:11 WIB

detikOto

Industri Sepeda Motor Minta Pajak Jangan Dinaikin!

Sukses jual 6,4 juta unit pada 2025, industri sepeda motor Tanah Air meminta pemerintah hati-hati soal kenaikan pajak.

Minggu, 11 Jan 2026 07:13 WIB

detikNews

DJP Dukung Cabut Izin Praktik Konsultan Pajak yang Terjerat OTT KPK

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mencabut izin praktik konsultan pajak yang terlibat kasus itu.

Minggu, 11 Jan 2026 15:18 WIB

detikFinance

Pegawai Pajak Kena OTT KPK Bakal Dipecat

Pemecatan akan dilakukan jika pegawai tersebut terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap ini.

Minggu, 11 Jan 2026 06:00 WIB

detikNews

DJP Berhentikan Sementara Pegawai Pajak di Jakut Usai Jadi Tersangka KPK

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. DJP memberhentikan sementara pegawai tersebut.

Minggu, 11 Jan 2026 13:43 WIB

detikNews

Video OTT Pejabat Pajak Terkait Suap Pengurangan Pajak Perusahaan Tambang

Delapan orang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah kawasan Jabodetabek pada Jumat (9/1).

Sabtu, 10 Jan 2026 21:49 WIB

detikKalimantan

Pemkot Samarinda Bikin Aturan Baru untuk Tertibkan Kendaraan ODOL

Pemkot Samarinda menyiapkan kebijakan baru terkait mekanisme pembelian Bahan Bakar Minyar (BBM) jenis Biosolar di SPBU.

20 menit yang lalu

detikNews

KPK Tak Pajang Tersangka OTT Pajak, Ini Aturannya di KUHAP Baru

KPK beralasan kebijakan itu sesuai dengan aturan terbaru dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah direvisi dan berlaku awal tahun ini.

Minggu, 11 Jan 2026 11:19 WIB