Empat fraksi DPRD NTB mengusulkan hak interpelasi terkait pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) yang bermasalah. Rapat paripurna membahas langkah selanjutnya.
Muncul opsi membahas paket UU (omnibus law) usai Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold (PT) 20%. Demokrat mendukung langkah tersebut.
Risma-Gus Hans menggugat hasil Pilgub Jatim ke MK. Bendahara DPD Demokrat Jatim dr Agung Mulyono menyebut tudingan itu tidak mempunyai dasar fakta yang jelas.