Telkom menanggapi dugaan korupsi pengadaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang diusut Kejari Jakpus, mengakibatkan kerugian negara Rp 958 miliar.
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Pemprov Sulsel ancam laporkan aplikator ojol yang langgar tarif dasar. Tiga aplikator setuju patuhi SK Gubernur, diberi waktu 5 hari untuk penyesuaian.
Pemprov Sulsel menggelar pertemuan dengan driver ojol dan aplikator untuk penetapan tarif dasar. Aplikator diberi tenggat 5 hari untuk menerapkan SK Gubernur.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberi dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)