Constitutional and Administrative Law Society (CALS) mengkritik Presiden Jokowi yang menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye serta memihak di Pemilu.
Sejumlah tokoh penting seperti dari jajaran KPU dan Bawaslu DIY, Kapolda DIY, Pangdam IV/Diponegoro, hingga Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika hadir.
Politikus senior sekaligus petahana masih perkasa dalam perebutan kursi DPR RI di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) VIII masih dikuasai petahana.