detikNews
UKT Mahal dan Harapan Mewujudkan Indonesia Emas
Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi mengalami kenaikan hingga lima kali lipat.
Selasa, 21 Mei 2024 14:15 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Pilkada, Dukungan Calon Perseorangan, dan Perlindungan Data Pribadi
Dokumen dukungan calon perseorangan yang menyertakan fotokopi KTP bila tidak hati-hati rentan terjadinya pelanggaran hukum.
Senin, 27 Mei 2024 12:49 WIB
detikNews
Komersialisasi PTN dan Pengabaian Hak Rakyat
Kampus yang dulunya menjadi impian anak bangsa merajut masa depan dari berbagai kalangan makin tak tergapai seiring melambungnya uang kuliah.
Rabu, 22 Mei 2024 16:00 WIB
detikNews
Siapa Mau Jadi Oposisi?
Bila semua partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahan, fungsi dalam lingkup legislatif guna menjalankan prinsip checks and balances pun dipertanyakan.
Senin, 06 Mei 2024 14:10 WIB
detikBali
Kala Kampus Jadi Tempat Kampanye Pilkada
Mahkamah Konstitusi mengizinkan kampanye politik di kampus dengan syarat izin dan tanpa atribut. Ini membuka peluang bagi civitas akademika terlibat aktif.
Rabu, 21 Agu 2024 08:21 WIB
detikBali
Formasi CPNS KPU 2024: Syarat, Jadwal, dan Link Pendaftaran Resmi
KPU mengumumkan pengadaan CPNS 2024 dengan 3.278 formasi. Simak syarat, jadwal, dan cara pendaftaran online mulai 20 Agustus 2024.
Rabu, 21 Agu 2024 11:40 WIB
detikJateng
Potensi Putusan MK Dianulir, Pakar Undip Singgung Machiavelistik
Pakar Politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdulrahmah, menyebut adanya manuver untuk menganulir keputusan itu sebagai bentuk praktik machiavelistik.
Rabu, 21 Agu 2024 15:14 WIB
detikSumut
Ahli Hukum USU Nilai Draf UU Pilkada di DPR Bertentangan dengan Putusan MK
Ahli Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara (USU) menilai kesepakatan Panja itu dinilai bertentangan putusan MK.
Rabu, 21 Agu 2024 15:15 WIB
detikSumbagsel
Putusan MK Tak Bikin PDIP Bisa Usung Cagub Jakarta Sendiri, Ini Sebabnya
PDIP tetap tak bisa mengusung calon gubernur-wagub sendiri di Pilkada DKI Jakarta dengan adanya putusan MK. Sebab, putusan itu berlaku untuk partai non-DPRD.
Rabu, 21 Agu 2024 17:13 WIB
detikSumut
Pakar Hukum Unimal: Revisi UU Pilkada Harus Merujuk Putusan MK
DPR, DPD dan pemerintah menyepakati RUU Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna DPR. Dosen Hukum Unimal menyebutkan revisi UU itu harus merujuk pada putusan MK.
Rabu, 21 Agu 2024 20:15 WIB