Bamsoet menilai demokrasi Indonesia merosot akibat oligarki dan politik transaksional. Ia mendorong reformasi pendanaan politik kembalikan nilai Pancasila.
Efisiensi anggaran kerap dipakai membenarkan perubahan Pilkada, meski sejarah menunjukkan masalah utamanya ada pada tata kelola dan politik transaksional.
Kelompok I MPR RI gelar FGD tentang kedaulatan rakyat dan demokrasi Pancasila. Diskusi menyoroti penurunan kualitas demokrasi dan perlunya partisipasi publik.
Ketua DPRD Sumsel Andie Dienaldi dukung AIPI sebagai mitra legislatif untuk penguatan demokrasi. Kolaborasi dengan akademisi penting untuk kebijakan publik.