Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, berharap pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan tingkatkan layanan jemaah dan efisiensi birokrasi.
Indonesia resmi memiliki Kementerian Haji dan Umrah. Pembentukan kementerian ini diatur dalam UU Haji dan Umrah yang disahkan dalam rapat paripurna hari ini.