detikNews Suara Revisi UU Pilkada Buntut Gelombang OTT Kepala Daerah Gelombang OTT KPK menjerat kepala daerah memicu wacana revisi UU Pilkada. Senin, 06 Jul 2026 22:42 WIB
detikKalimantan Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Rp 26,34 T Mulai Juli, Cek Daftarnya! Pemerintah siapkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun untuk semester II-2026. Terdapat delapan kebijakan, termasuk insentif pajak dan bantuan pangan. Selasa, 23 Jun 2026 13:01 WIB
detikNews KY: Hakim Langgar Etik Meningkat 100 Persen Dibanding Tahun Lalu Hakim yang terbukti melanggar kode etik meningkat 100 persen dibanding tahun lalu. Kamis, 30 Jul 2026 14:48 WIB
detikNews KPK: Presiden-Wapres Beri Teladan Lapor LHKPN Tepat Waktu KPK memastikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah melaporkan LHKPN secara tepat waktu. Rabu, 01 Apr 2026 19:04 WIB
detikNews Jalur Pintu Nasional, Bea Cukai Priok Awasi Alur Logistik di Libur Lebaran Bea Cukai tetap melakukan pengawasan peti kemas hingga pengiriman logistik selama masa libur nasional. Jumat, 20 Mar 2026 02:26 WIB
detikNews KPK Panggil Plt Bupati Pati Terkait Kasus Pemerasan Sudewo KPK kembali memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan pemerasan Sudewo. Ada empat saksi yang diperiksa, dua di antaranya pejabat di Pemkab Pati. Selasa, 03 Feb 2026 12:31 WIB
detikJatim Sanksi Denda Keterlambatan Lapor SPT Pajak Dihapus! Kementerian Keuangan hapus sanksi administratif bagi wajib pajak pribadi yang terlambat lapor SPT 2025. Berlaku dari 31 Maret hingga 30 April 2026 Jumat, 03 Apr 2026 17:16 WIB
detikNews 121 Hakim Terbukti Langgar Etik, KY Minta MA Beri Sanksi Komisi Yudisial (KY) mengusulkan 121 hakim disanksi karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kamis, 30 Jul 2026 12:30 WIB
detikNews BGN Bakal Rekrut Ahli Gizi-Tenaga Kesehatan Isi 7 Posisi di Dewan Pengarah BGN akan mengisi 7 posisi di Dewan Pengarah. Waka BGN Arumsari pihaknya akan merekrut ahli gizi hingga tenaga kesehatan masyarakat. Kamis, 18 Jun 2026 20:15 WIB
detikNews Koalisi Sipil: Darurat Reformasi TNI, Proses Hukum Kepala Bais! Koalisi Sipil menilai penyerahan jabatan Kepala Bais buntut penyiraman air keras aktivis KontraS tidak cukup. Koalisi Sipil mendesak Kepala Bais diproses hukum. Kamis, 26 Mar 2026 13:46 WIB