detikNews

5 Argumentasi Kuasa Hukum soal Status Tersangka Yaqut Tak Sah

Kuasa Hukum menilai penetapan tersangka eks Menag Yaqut cacat formil. Berikut argumentasinya.

Minggu, 08 Mar 2026 13:20 WIB

detikNews

RUU PPRT Bakal Atur BPJS untuk PRT hingga Status Hukum Penyalur

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Rabu, 04 Mar 2026 17:42 WIB

detikHikmah

Hukum Tukar Uang Baru Menjelang Lebaran Menurut Ulama

Bagaimana hukum tukar uang baru menjelang Lebaran? Simak pandangan ulama terkait praktik penukaran uang dengan tambahan biaya.

Sabtu, 07 Mar 2026 10:00 WIB

detikSulsel

Pemkot Makassar-Kontraktor Teken Kontrak Manajemen Konstruksi Stadion Untia

Pemkot Makassar dan kontraktor menandatangani kontrak untuk pembangunan Stadion Untia. Proyek ini ditargetkan mulai konstruksi fisik pada Mei hingga Juli 2026.

Selasa, 21 Apr 2026 12:17 WIB

detikNews

Penolakan Krematorium di Jakbar Berlanjut ke Gugatan Hukum

Warga Kalideres menggugat proyek krematorium di PTUN. Mereka menggugat Walkot Jakbar terkait izin PBG.

Jumat, 06 Mar 2026 20:02 WIB

detikFinance

Menyoal Kasus Hukum Direksi ASDP

Kasus hukum yang menyeret mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dikritik ekonom lantaran BPK tidak pernah mengaudit kerugian negara.

Sabtu, 22 Nov 2025 16:01 WIB

detikHikmah

Hukum Zakat Fitrah dengan Uang Menurut 4 Mazhab

Bagaimana hukum zakat fitrah dengan uang menurut 4 mazhab? Simak penjelasan lengkap membayar zakat fitrah dengan uang.

Kamis, 05 Mar 2026 09:45 WIB

detikNews

Hilangnya Batas Kepastian di Era Artificial Intelligence

Apa yang tak boleh terburu-buru ditentukan di zaman teknologi informasi, hari ini? Kepastian.

Selasa, 10 Jun 2025 12:53 WIB

detikJateng

Kubu PB XIV Purboyo Ungkap Pemicu Mundurnya 19 Kuasa Hukum

Tim kuasa hukum PB XIV Purboyo mengundurkan diri secara massal saat sidang. Kubu PB XIV Purboyo buka suara.

Kamis, 09 Apr 2026 17:46 WIB

detikFinance

Pemerintah Janji Hukum Para Pelaku Goreng Saham!

Menko Airlangga menegaskan pemerintah tidak mentolerir aksi spekulatif dan manipulasi harga saham yang merusak pasar modal atau biasa disebut goreng saham.

Sabtu, 31 Jan 2026 20:42 WIB