Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, dinominasikan sebagai cawapres, demi membuka jalan untuk menjadi presiden dan melanjutkan pemerintahan secara sipil.
Kementerian Hukum Supratman memastikan revisi UU Pemilu berpedoman pada lima poin rekayasa konstitusional atau constitutional engineering yang disampaikan MK.