Gus Yahya Isyaratkan Siap Jadi Caketum PBNU: Ingin Lunasi Utang Janji

Jakarta -

Nama KH Yahya Cholil Staquf disebut jadi salah satu kandidat potensial Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-35 yang digelar pada Agustus 2026 mendatang. Mengenai hal itu, Gus Yahya --sapaan akrabnya-- memberi sinyal dirinya siap maju sebagai calon Ketum PBNU periode selanjutnya.

"Saya ini cuma sekarang kan sedang berusaha melunasi utang janji saya maju calon waktu kemarin. Ya kalau sudah lunas semua ya sudah, kalau belum lunas ya saya akan minta tim," ujar pria yang kini menjabat sebagai Ketum PBNU periode 2021-2026 usai acara penandatanganan MoU antara PBNU dan Universitas Indonesia di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Pada kesempatan yang sama, Gus Yahya juga berpesan agar Muktamar ke-35 itu tidak dijadikan ajang kontestasi kekuasaan politik khususnya untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"NU tidak boleh menjadi kompetitor, tidak boleh menjadi kontestan di dalam kontestasi kekuasaan politik. Maka ya tentu saja kita akan upayakan bahwa Muktamar ini tidak menjadi ajang (atau) semacam batu loncatan untuk pemilu 2029," sambungnya.

Adapun terkait pelaksanaan Muktamar ke-35, waktu dan tempatnya belum diputuskan secara resmi. Menurut penuturan Gus Yahya, PBNU baru akan menggelar rapat pleno pada 21 Mei 2026 untuk memutuskan waktu dan tempat Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU, setelahnya barulah ditentukan terkait waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar ke-35.

"Rais A'am sudah menyetujui untuk kita selenggarakan pleno tanggal 21 Mei nanti. Itu nanti untuk memutuskan waktu dan tempat Munas Konbes dan kemudian di Munas Konbes itu akan dibicarakan dan diputuskan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar," ujar Gus Yahya.

Ia juga menuturkan banyak yang mengusulkan terkait tempat pelaksanaan Muktamar ke-35. Meski begitu, belum ada keputusan resmi mengenai hal tersebut.

"Banyak usul-usulan, banyak sekali. Jakarta minta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTB, Jawa Timur, ada beberapa. Jawa Tengah, Jawa Barat, banyak sekali. Jadi nanti kita akan bicarakan, kita putuskan dengan cara NU lah. Cara NU itu artinya dengan kebijakan dengan wisdom dari para sesepuh Kiai," tandasnya.