Menko Yusril mengungkapkan rencana revisi UU Pemilu untuk mengubah sistem pemilu sesuai putusan MK. Fokus partisipasi politik yang lebih luas dan berkualitas.
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menyoroti transfer data pribadi dalam kesepakatan dagang RI-AS. Ia menekankan perlunya perlindungan hukum dan kedaulatan data.
Pengesahan UU TNI menuai kritik dari akademisi Arry Bainus. Ia menilai prosesnya terburu-buru dan kurang melibatkan masyarakat, mirip dengan Omnibus Law.