Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengaktifkan protokol mitigasi bencana dalam mengantisipasi banjir rob di Jakarta Utara ini.
Anggota DPRD Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan penanganan banjir rob dengan sistem polder tidak cukup efektif, dan tidak cukup sebagai solusi tunggal.