Akademisi Cirebon mendesak revisi KUHAP untuk relevansi hukum modern. Diskusi melibatkan berbagai pihak untuk memastikan partisipasi publik dalam legislasi.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta agar RUU Kepariwisataan mengatur soal pajak WNA. Hal ini agar memfilter WNA yang berlibur ke Indonesia.