Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menegaskan penataan pertambangan nasional harus diarahkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bernilai tambah.
Hasto menuding adanya penyelundupan fakta dalam kasus ini. Dia mengatakan penyidik yang menjadi saksi internal KPK memasukkan keterangan yang bersifat asumsi.
Walhi NTB kritik penerbitan Izin Pertambangan Rakyat, menyebutnya legitimasi eksploitasi ilegal. Mereka mendesak pemulihan lingkungan sebelum izin dikeluarkan.
Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, dengan kerugian negara mencapai Rp 1,9 triliun.