Wagub Bali I Nyoman Giri Prasta mengakui pembangunan masif jadi salah satu faktor penyebab banjir Bali. DPRD pun mendorong tata kelola pembangunan dibenahi.
Waka Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko berharap Kementerian Haji dan Umrah bisa mempercepat layanan haji dan umrah. Tata kelola haji pun akan diawasi ketat.
"Dewan itu pejabat publik. Kata-katanya mesti dijaga. Jangan melukai rakyat, jangan nantang rakyat," kata Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.