HIPKA Kalbar berkomitmen mendukung Gubernur Ria Norsan pascapenggeledahan KPK. Mereka fokus pada stabilitas politik dan advokasi hukum untuk pembangunan Kalbar.
Menteri Ketenagakerjaan menginstruksikan kepala daerah menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025, dengan formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi.