Pemerintah menyatakan harga minyak goreng disesuaikan mengikuti harga pasar. Anggota Komisi VI DPR F-PKS Amin Ak menilai pemerintah lemah di hadapan kartel.
DPRD Jatim menyayangkan banyaknya migor kemasan bermunculan saat HET dihapus. Menurutnya, ini terjadi karena kegagalan pemerintah mengendalikan perekonomian.