detikNews

Gerindra soal Revisi UU Pilkada: DPR Gunakan Kewenangan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi soal pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di DPR.

Rabu, 21 Agu 2024 21:58 WIB

detikJogja

Polisi Sebut Ada Potensi Pelanggaran UU di Kasus Keracunan Massal Bantul

Polisi menyebut ada potensi pelanggaran UU Perlindungan Konsumen di kasus keracunan massal nasi boks acara rintisan desa budaya di Bantul.

Senin, 16 Sep 2024 17:42 WIB

detikBali

Ragam Respons Setelah Putusan MK Ubah UU Pilkada

MK mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, memungkinkan partai tanpa kursi DPRD untuk mendaftar.

Rabu, 21 Agu 2024 10:13 WIB

detikNews

RK Respons Santai Putusan MK soal UU Pilkada

Ridwan Kamil (RK) menanggapi putusan terbaru Mahkamah Konstitusi soal UU Pilkada. RK mengaku tak masalah bila harus berhadapan dengan banyak paslon di Pilgub.

Selasa, 20 Agu 2024 17:30 WIB

detikEdu

Fenomena SD Muhammadiyah Sapen yang Penuh sampai 2032, Pakar Ungkap Alasannya

Antrean pendaftaran murid baru di SD Muhammadiyan Sapen Yogyakarta penuh sampai tahun ajaran 2032. Pakar pendidikan UGM, sebut alasannya.

Kamis, 29 Jan 2026 08:00 WIB

detikJatim

Pengemudi Avanza Tabrak 7 Motor dan Pikap di Jombang Jadi Tersangka

Pengemudi Toyota Avanza di Jombang akhirnya ditetapkan tersangka. Ini menyusul kecelakaan yang mengakibatkan 2 orang tewas dan 5 terluka.

Rabu, 28 Jan 2026 20:10 WIB

detikFinance

Disetujui DPR, RUU Pertanggungjawaban APBN 2023 Jokowi Sah Jadi UU

DPR telah mengesahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2023 menjadi Undang-Undang.

Selasa, 03 Sep 2024 16:00 WIB

detikNews

Ini 6 Poin Perubahan di UU Kementerian Negara yang Baru Disahkan DPR

DPR menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU. Ada enam perubahan setelah revisi UU ini.

Jumat, 20 Sep 2024 11:20 WIB

detikNews

Rapat Baleg DPR, MenPAN-RB Bahas Poin Perubahan Revisi UU Wantimpres

Adapun DIM yang tetap sebanyak 27 butir, perubahan substansi sebanyak delapan butir, penghapusan substansi 14 butir, dan penambahan baru sebanyak tiga butir.

Rabu, 11 Sep 2024 09:14 WIB

detikNews

KLHK Jelaskan Alasan UU KSDAHE Direvisi Usai 32 Tahun: Perlu Ada Penguatan

KLHK menjelaskan alasan UU KSDAHE perlu direvisi. KLHK menilai perlu ada penguatan di beberapa aspek.

Kamis, 19 Sep 2024 15:30 WIB