detikJogja

Ada Laporan Mahasiswi FT UGM di Balik SE Larangan LGBT

Aturan di SE mengenai larangan LGBT disebut efektif berlaku di FT UGM per 1 Desember 2023.

Jumat, 15 Des 2023 18:30 WIB

detikNews

Membaca Dialektika Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

"Kebijakan apapun itu, selalu perlu waktu untuk pembelajaran. Tapi arahnya jelas". Itulah kalimat yang pernah terucap dari Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Senin, 18 Des 2023 14:25 WIB

detikJatim

Hiperhu Sayangkan SE Pemkot Surabaya Minta Hiburan Malam Tutup Lebih Awal

Tempat hiburan malam di Surabaya wajib tutup lebih cepat pada H-1 sebelum pemilu 2024. Hiperhu Surabaya menyayangkan pemberitahuan yang mendadak.

Selasa, 13 Feb 2024 12:47 WIB

detikFinance

Pengusaha Tuding Aturan Pajak Hiburan Naik hingga 75% Tak Sesuai Prosedur

Pengusaha hiburan menilai kenaikan pajak hingga 75% tidak sesuai prosedur dan pengusaha tidak diajak bicara.

Rabu, 07 Feb 2024 20:00 WIB

detikBali

GUPBI Bali Minta Temuan Kasus ASF Tak Dipublikasikan Lewat Medsos

GUPBI Bali meminta temuan kasus ASF tidak dipublikasikan ke medsos. Sebab, hal tersebut dapat menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat luas.

Senin, 05 Feb 2024 21:40 WIB

detikFinance

LKPP Minta Daerah Bisa Fasilitasi UMKM Ikut Sistem Pengadaan Pemerintah

Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) menggelar acara Temu Bisnis antara penyedia lokal dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rabu, 07 Feb 2024 13:37 WIB

detikJatim

Ketua Stikosa AWS Sebut Ada Ajakan Personal Nyatakan Sikap Soal Jokowi

Ketua Stikosa AWS mengungkapkan dirinya sempat mendapatkan ajakan secara personal untuk menyatakan sikap terkait pemerintahan Jokowi. Simak selengkapnya.

Rabu, 07 Feb 2024 23:17 WIB

detikNews

Kemendagri Minta Kepala Daerah Rampungkan RPJPD Paling Lambat Agustus

Pemerintah Pusat telah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menuju cita-cita Indonesia Emas.

Jumat, 12 Jan 2024 08:10 WIB

detikNews

Nigeria Berupaya Atasi Merebaknya Gelar Universitas Palsu

Gelar universitas palsu bukanlah hal baru di Nigeria. Pemerintah sekarang melarang verifikasi banyak universitas asing yang dituduh memberikan ijazah palsu.

Sabtu, 14 Sep 2024 19:05 WIB

detikJateng

Kala Undip Akhirnya Akui Ada Perundungan-Pemalakan di PPDS

FK Undip menyatakan mereka mengakui adanya praktik perundungan di lingkungan PPDS. Selain itu, terdapat juga iuran mencapai Rp 20-40 juta per bulan.

Minggu, 15 Sep 2024 09:21 WIB