Warga menggugat putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Mereka khawatir dampaknya melemahkan akuntabilitas demokrasi dan legitimasi daerah.
Mahkamah Konstitusi telah mengirim surat ke DPR mengenai pensiun hakim Arief Hidayat pada Februari 2026. DPR akan mengecek surat tersebut saat rapat paripurna.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengatakan revisi KUHAP ditargetkan selesai pada Desember 2025. Sebab, KUHP terbaru berlaku pada 2026.