detikHikmah Jumlah Kementerian Era Prabowo Jadi 49, Terbaru Haji dan Umrah Jumlah kementerian era Prabowo-Gibran tambah lagi jadi 49. Terbaru Kementerian Haji dan Umrah. Selasa, 26 Agu 2025 14:14 WIB
detikHikmah Sah! Indonesia Resmi Punya Kementerian Haji dan Umrah Indonesia resmi memiliki Kementerian Haji dan Umrah. Pembentukan kementerian ini diatur dalam UU Haji dan Umrah yang disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Selasa, 26 Agu 2025 10:54 WIB
detikBali Bawaslu Keluhkan Jumlah Pengawas Pemilu Tak Sebanyak Anggota KPU Ketua Bawaslu NTT, Nonato, keluhkan jumlah pengawas pemilu yang lebih sedikit dibanding KPU. Ia dorong revisi UU Pemilu untuk atur jumlah pengawas. Senin, 13 Okt 2025 15:28 WIB
detikNews UU TNI Belum Diunggah di Situs DPR, Ini Alasannya Komisi I DPR RI menjelaskan alasan belum diunggahnya draf UU TNI yang telah disahkan. UU TNI akan diunggah setelah diundangkan oleh pemerintah. Sabtu, 22 Mar 2025 16:36 WIB
detikNews Agenda Bersama Pasca Putusan 135 Secara tekstual, putusan 135 berpotensi menimbulkan problem. Namun, di satu sisi putusan MK bersifat mengikat. Senin, 28 Jul 2025 11:12 WIB
detikProperti Ribuan Warga Rusun Jakarta Mau Demo soal Tarif Air Bersih Sebanyak 1.500 peserta dari rusun DKI Jakarta akan audiensi dengan Pramono Anung tergait penggolongan tarif air PAM Jaya yang merugikan MBR. Kamis, 17 Jul 2025 13:07 WIB
detikNews PKB soal MK Hapus Ambang Batas 20%: Kado Tahun Baru yang Akan Kontroversi Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai putusan itu akan menuai kontroversi. Kamis, 02 Jan 2025 18:38 WIB
detikNews Ketua Komisi II DPR: Revisi UU IKN Imbas Putusan MK Tak Terlalu Mendesak Ketua Komisi II DPR sikapi putusan MK soal tanah di IKN. Rifqinizamy menilai revisi UU IKN belum terlalu mendesak. Sabtu, 22 Nov 2025 06:17 WIB
detikNews Panja RKUHAP Sepakati Negara Bayar Kompensasi Korban Jika Pelaku Tak Mampu Panitia kerja (panja) penyusunan revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepakat mengatur kompensasi bagi korban. Kamis, 10 Jul 2025 14:56 WIB
detikNews RUU ASN Buat Kepentingan Siapa? Keterbukaan bisa jadi jalan keluar. Biarkan ASN ikut politik, asal tunduk pada aturan, wajib mundur dari jabatan, tidak pakai fasilitas negara. Rabu, 14 Mei 2025 10:12 WIB