detikEdu

Pendaftaran CASN Kemenhukam 2024 Segera Dibuka, Lulusan SMA Bisa Daftar!

Kemenkumham segera membuka pendaftaran CASN 2024. Lulusan SMA-S2 bisa daftar.

Rabu, 12 Jun 2024 12:00 WIB

detikTravel

Terlalu Betah di Bali, Emak-emak Rusia dan 3 Anaknya Dideportasi

Bali mendeportasi emak-emak Rusia dan 3 anaknya yang terlalu betah di Bali. Saking betahnya mereka tinggal sampai overstay.

Rabu, 12 Jun 2024 10:35 WIB

detikSulsel

Pemprov-Kemenkumham Sulsel Kolaborasi Sukseskan Program Desa Sadar Hukum

Pemprov Sulsel dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sulsel berkolaborasi menyukseskan program Desa Sadar Hukum.

Selasa, 11 Jun 2024 23:20 WIB

detikJogja

Polisi Segera Umumkan Tersangka Kasus Pungli Lapas Cebongan

Polisi terus mendalami kasus dugaan pungutan liar di Lapas Cebongan, Sleman. Siapa yang menjadi tersangka bakal segera diumumkan ke publik.

Selasa, 11 Jun 2024 21:29 WIB

detikNews

Trimedya soal Perjalanan Dinas Fiktif Rp 39 M: Kembalikan, Selesai

"Kalau dikembalikan kita anggap sudah selesai, yang penting kerugian negara kembali, bukan mau menjarakan orang, gitu loh," kata Trimedya anggota DPR dari PDIP.

Selasa, 11 Jun 2024 19:39 WIB

detikJogja

Pungli di Lapas Cebongan Terungkap Berawal dari Kasus Penganiayaan

Polisi mengungkap kasus dugaan pungli di Lapas Cebongan Sleman terungkap berawal dari kasus penganiayaan. Kini polisi masih mendalami dua kasus tersebut.

Selasa, 11 Jun 2024 17:46 WIB

detikNews

Jaksa Agung Lantik Asep Nana Jadi Jampidum dan Harli Siregar Kapuspenkum

Pelantikan digelar di Kejagung, Jakarta Selatan, pukul 09.00 WIB. Total 33 pejabat Kejagung dilantik hari ini.

Selasa, 11 Jun 2024 11:36 WIB

detikNews

Anwar Abbas Kritik Keras soal Penyimpangan Perjalanan Dinas PNS Rp 39 M

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyoroti temuan BPK terkait penyimpangan perjalan dinas PNS Rp 39 miliar. Dia menilai praktik korupsi saat ini makin gila.

Selasa, 11 Jun 2024 08:48 WIB

detikNews

Eks Penyidik KPK: Perjalanan Dinas Fiktif PNS Harus Dipidana

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meminta para pihak yang memanipulasi perjalanan dinas PNS itu harus dipidanakan.

Selasa, 11 Jun 2024 07:46 WIB

detikNews

MAKI: Uang Perjalanan Dinas Fiktif Meski Sudah Balik, Bisa Diproses Hukum

MAKI mendorong penegak hukum turun tangan mengusut laporan penyimpangan perjalan dinas pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp 39,26 miliar.

Selasa, 11 Jun 2024 06:44 WIB