.webp)
Banyak kasus sengketa tanah warisan di Indonesia. Untuk menghindari hal tersebut, balik nama sertifikat tanah warisan perlu dilakukan.
Dengan melakukan balik nama sertifikat tanah warisan, status tanah yang diwariskan akan berkekuatan hukum, sehingga tidak rawan gugatan dan sengketa lagi.
Namun, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk balik nama sertifikat tanah warisan
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut cara balik nama sertifikat tanah warisan
Sebagai informasi, pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 42 menyebutkan, untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan, pemohon wajib memberikan sejumlah dokumen kepada kantor pertanahan. Dokumen tersebut meliputi sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
Apabila penerima warisan dari satu orang, maka pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
Akan tetapi, jika penerima warisan lebih dari satu orang maka dilakukan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.
Untuk mengurus balik nama sertifikat tanah warisan, ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu:
- Membuat surat kematian dan surat tanda bukti ahli waris agar dapat didaftarkan pada kantor pertanahan
- Membayar pajak/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pewarisan atau BPHTB Waris dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun berjalan
Jika ingin melakukan balik nama tanah warisan, kamu bisa mengurusnya ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Adapun syaratnya sebagai berikut.
- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- Surat kuasa apabila dikuasakan
- Fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- Sertifikat Asli
- Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan
- Akta Wasiat Notariel
- Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
- Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari Rp 60 juta bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
Jika persyaratan sudah lengkap, kamu bisa mengurusnya ke kantor BPN. Setelahnya, kamu bisa membuat Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Itulah cara untuk membalik nama tanah waris. Semoga bermanfaat!
(zlf/zlf)
