Mengurus urusan tanah sering kali bikin bingung, apalagi soal pajak dan kemana kita harus mengurusnya. Tak sedikit masyarakat yang datang ke Kantor Pertanahan untuk mengurus PBB, BPHTB, atau PPh. Padahal ketiganya bukan diproses di BPN. Jika alurnya keliru, proses sertifikat tanah pun bisa terhambat.

Melansir Instagram Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, setiap jenis pajak memiliki jalur dan instansinya masing-masing. Memahami perbedaan ini penting agar pengurusan tanah berjalan lebih cepat, tertib, dan akuntabel.

Kesalahan memahami fungsi kantor pajak dan BPN sering membuat pemohon harus bolak-balik mengurus berkas. Padahal, jika pajak sudah dipenuhi dan divalidasi sejak awal, proses pendaftaran hak atas tanah di BPN bisa langsung dilakukan tanpa hambatan.

Ini Beda Urusan BPN dan Kantor Pajak

PBB dan BPHTB Bukan Diurus di Kantor BPN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak daerah. Pengurusannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), bukan Kantor Pertanahan.

Artinya, jika ingin membayar, mengurus, atau memvalidasi PBB dan BPHTB, jalurnya adalah kantor atau layanan yang disediakan Bapenda. Datang langsung ke BPN untuk urusan ini justru tidak akan diproses.

PPh Tanah Diurus Kantor Pelayanan Pajak

Selain pajak daerah, ada pula Pajak Penghasilan (PPh) yang berkaitan dengan transaksi tanah, seperti jual beli. PPh ini merupakan kewenangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah Direktorat Jenderal Pajak.

Pengurusan dan validasi PPh dilakukan secara terpisah dari BPN. Oleh karena itu, pemohon wajib memastikan PPh telah diselesaikan melalui KPP sebelum melanjutkan proses ke Kantor Pertanahan.

Peran BPN Dalam Urusan Tanah

Kantor Pertanahan berfokus pada aspek fisik dan yuridis tanah, seperti pengukuran, pendaftaran hak, dan penerbitan sertifikat. BPN akan memproses sertifikat tanah setelah seluruh kewajiban pajak, mulai dari PBB, BPHTB, dan PPh telah tuntas dan divalidasi.

BPN hanya memproses pelayanan pertanahan, seperti pendaftaran tanah, pengukuran, pemeliharaan data, dan penerbitan sertifikat setelah kewajiban pajak dipenuhi.

Karena itu, penting untuk memastikan seluruh urusan pajak sudah selesai sebelum datang ke BPN. Dengan memahami alur yang benar dan menyiapkan berkas sejak awal, proses sertifikat tanah bisa berjalan lebih cepat tanpa hambatan administratif.