Moratorium izin pembangunan perumahan di Jawa Barat (Jabar) masih berlaku. Hal ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi agar pembangunan rumah tidak di area yang rawan banjir dan longsor karena berdampak pada keselamatan masyarakat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, sektor perumahan memang mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tapi harus tetap waspada terutama pada wilayah yang rawan bencana banjir serta longsor. Pengeluaran izinnya harus ketat.
"Jangan sampai pertumbuhan (ekonomi) mengorbankan keselamatan (masyarakat)," katanya selepas acara Peluncuran 2,4 Juta Genteng di Sentra Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk pencabutan moratorium pembangunan perumahan akan kembali lagi ke pemerintah daerah setempat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya menjalankan tugas untuk mengawasi saja.
"Bagi perumahan-perumahan yang tidak ada risiko banjir, risiko longsor, saya kira kan Kabupaten/Kota punya otoritas untuk menindaklanjuti, silakan. Tetapi bagi yang berisiko longsor dan banjir, yang tidak sesuai dengan tata ruang, ya tidak boleh. Dan Pak Gubernur (Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi) sudah membuat surat edaran ke bupati wali kota," ungkapnya.
Ia kembali menegaskan, sektor perumahan memang bisa menggerakkan perekonomian Jawa Barat. Tapi jangan sampai mengorbankan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
"Makanya Pak Gubernur (Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi) memberikan atensi, yang rawan banjir, rawan longsor, tidak sesuai dengan tata ruang, ya jangan sampai dikeluarkan (izin pembangunan rumah)," tuturnya.
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengeluaran izin pembangunan rumah/perumahan se-Jawa Barat pada Desember 2025. Kebijakan itu dikeluarkan melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan pada 13 Desember 2025.
Dalam surat edaran itu, Dedi menegaskan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi tidak hanya terjadi di Bandung Raya, tetapi hampir merata di seluruh wilayah Jawa Barat. Potensi bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor dinilai semakin tinggi akibat tekanan pembangunan dan perubahan fungsi lahan.
Munculnya kebijakan tersebut membuat pembangunan rumah, termasuk rumah subsidi, berhenti. Hal tersebut membuat para pengembang dan konsumen bingung.
Pada awal 2026, Dedi berencana untuk melonggarkan soal penghentian pembangunan perumahan di Jawa Barat. Ia berjanji pelonggaran itu dilakukan pada Februari 2026 untuk wilayah yang dianggap aman.
Pada awal Februari lalu, detikcom mendapat kabar dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat bahwa pembatasan izin bangun rumah di Jawa Barat masih berlaku. Belum ada pelonggaran baik dari daerah yang memang berada di area bencana atau pun tidak. Hal itu karena masih menunggu hasil evaluasi dari tim Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat.
