Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan masyarakat kelas menengah yang gajinya mencapai Rp 17 juta bisa membeli rumah tapak dan rumah susun subsidi. Namun, harga rumah dan spesifikasinya akan berbeda dengan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Tapak sama rusun. (Batas harga rumah beda dengan MBR?) Pasti dong. Tapi tadi masih menunggu kajian juga dari Badan Pusat Statistik (BPS) nantinya. Berkaitan dengan batasan harga rumah tertinggi dan batasan penghasilan yang bisa menerima afirmasi pemerintah dengan skema baru itu," kata Heru saat ditemui di Wisma Mandiri, Jumat (16/10/2026).

Perihal aturannya, Heru sempat membahas hal ini dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan skema masih disusun. Ia belum bisa memastikan kapan aturannya bisa diterapkan, tetapi akan diusahakan secepatnya.

"Tadi skemanya sudah kita bantu rancang, nanti kita presentasikan. Ada masukan-masukan dari Kemenkeu, dari Kemenko, dari PKP juga. Kemudian juga ada regulasi yang perlu disiapkan. Kemudian juga insentif fiskal yang perlu disiapkan, termasuk alokasi fiskalnya," jelas Heru.

Aturan yang menyasar kelas menengah ini, menurutnya perlu didukung karena sering terabaikan. Berdasarkan data, serapan rumah subsidi lebih banyak dibeli oleh masyarakat berpenghasilan Rp 3-8 juta sekitar 94 persen. Sementara Rp 8-10 juta sedikit sekali sekitar 4 persen. Lalu, penghasilan Rp 10-14 juta hanya 2 persen yang membeli rumah subsidi.

"Mereka (konsumen di atas Rp 14 juta) nggak ada pilihan selama ini. Karena nggak ada pilihan, ya akhirnya ngambil supaya dapat rumah. Padahal preferensinya bukan yang seperti existing (rumah subsidi MBR). Mereka mampu kok. Nah ini yang kita juga isi supaya MBR yang penghasilannya di atas Rp 8 juta itu terfasilitasi juga dengan skema baru tadi," terangnya.

Syarat penting untuk membeli rumah dengan KPR subsidi bagi yang gajinya Rp 17 juta adalah mereka sedang tidak memiliki rumah. Meskipun bukan rumah pertama, tetap bisa membeli rumah dengan KPR subsidi. Sebagai contoh, dahulu mereka sempat membeli rumah tetapi harus dijual karena alasan tertentu dan sekarang ingin membeli rumah lagi, itu diperbolehkan.

Selain itu, syarat lainnya adalah mereka belum pernah menerima bantuan subsidi perumahan apa pun, terutama KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan kali ini menargetkan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap dengan batasan gaji hingga Rp 17 juta. Kelompok itu bisa mendapatkan bunga KPR hanya 6 persen. Program ini sebelumnya pernah disiapkan untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap tetapi memiliki usaha (UMKM).

"Tambahan untuk KPR bersubsidi bagi mereka yang mendapatkan penghasilan tetap sekitar Rp 17 juta, di mana program ini juga akan diberikan kredit pemilikan rumah dengan bunga 6 persen," kata Airlangga dalam konferensi pers, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/10/2026).