Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyarankan Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) untuk melakukan perombakan sumber daya manusia (SDM) atau pegawai. Menurutnya, realisasi rumah subsidi yang masih jauh dari target karena pegawai belum bisa menyelesaikan masalah program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan optimal.

"Saya ingatkan sama Pak Heru (komisioner BP Tapera) revisi SDM. Karena begini ini targetnya melompatnya jauh ya (target rumah subsidi tahun ini)," ucap Ara dalam rapat kinerja dan evaluasi FLPP 2026 di Kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, perlu ada perbaikan sumber daya manusia, termasuk dari segi mindset hingga sistem informasi teknologi (IT). Ara mengusulkan agar BP Tapera memilih pekerja yang mampu menciptakan inovasi atau terobosan.

"Produknya (program rumah subsidi) sudah lama, makanya harus inovasi. Ya, saya pikir dipilihlah orang-orang yang bisa melakukan inovasi, Pak Heru. Jangan yang feodal, jangan yang hanya menjalankan kayak bisnis as usual. Ya, mesti banyak terobosan-terobosan," ucapnya.

SDM yang dipilih harus bisa mengatasi masalah, bukan yang kalah dari masalah. Langkah ini untuk membuat target rumah subsidi dapat tercapai serta menyelesaikan masalah dalam program.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi, termasuk rekonstruksi SDM. Ia menyatakan sudah ada tambahan SDM dari Kementerian Keuangan serta kementerian terkait lainnya.

"Kita meminta tambahan SDM dari Kementerian Keuangan, dari kementerian terkait lainnya, dilakukan rekonstruksi internal, mengoptimalkan semua sumber daya yang ada," ucap Heru usai rapat.

Lalu, BP Tapera mengoptimalkan semua sumber daya agar terus melakukan aktivitas pemasaran, sosialisasi, hingga internalisasi FLPP.

Berbagai segmen kementerian, lembaga, serta profesi juga dilibatkan untuk memperkenalkan rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Di sisi lain, BP Tapera sudah berkomunikasi dengan pengembang. Heru menemukan permintaan terhadap rumah susbidi masih tinggi, tetapi dari sisi pengembang terkendala menyediakan rumah.

"Peminat (rumah subsidi) sudah cukup tinggi sebenarnya, masih cukup tinggi, tapi tadi ketersediaan sisi suplainya karena ada masalah LSD, perizinan, dan sebagainya itu yang menjadi salah satu bottleneck," tuturnya.

Untuk mengatasi hal ini, ia menyebut Kementerian PKP sedang berdialog dengan Kementerian ATR/BPN untuk mencari solusi terkait masalah LSD.

Sebelumnya, Ara bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggelar rapat evaluasi kinerja dan strategi penyaluran rumah subsidi. Hasilnya, hingga saat ini penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah mencapai 154.034 unit dari target 350.000 unit.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, progres penyaluran FLPP itu tercatat hingga bulan ini sekitar 154.000 unit. Angka tersebut setara dengan 44 persen dari target 350.000 unit.

"(Realisasi rumah subsidi) 44 persen (dari target)" kata Heru di Kantor BP Tapera, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026).

Dilansir dari situs resmi BP Tapera, realisasi KPR FLPP per 21 September 2026 mencapai 154.034 unit atau setara nilai kredit yang disalurkan sebesar Rp 19,2 triliun.