Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana bertemu dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk membahas Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Pertemuan itu akan membicarakan berbagai hal, termasuk mempercepat realisasi rumah subsidi.

Ara mengaku saat ini masih mengatur waktu yang tepat untuk bertemu dengan Menkeu baru tersebut. Rencananya, dia akan mengadakan pertemuan di akhir September atau awal November ini.

"Saya udah telefon beberapa kali, kan kawan lama, kita biasa ngobrol, makan bareng biasa jadi nanti mudah-mudahan kalau nggak akhir bulan atau awal bulan kita akan rapat Tapera dan kita ngobrol-ngobrol," kata Ara di Kantor BP Tapera di Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026).

Ada banyak hal yang akan dibahas untuk mendorong sektor perumahan serta penyelarasan kebijakan. Menurutnya, Suahasil dan dirinya memiliki pemahaman yang sama terkait perumahan memiliki multiplier effect yang tinggi. Suahasil juga dinilai bisa membantu sektor perumahan melalui kebijakan fiskal.

"Saya tahu dia juga sangat selalu berpikir dari diskusi sama saya selama ini, ya bagaimana pertumbuhan yang berkualitas yang berkeadilan dan bisa menggerakkan multiplier effect itu. Jadi itu yang intinya. Dan perumahan itu multiplier effectnya sangat tinggi," ucapnya.

Sebelumnya, Ara menyoroti penyaluran rumah subsidi masih jauh di bawah target 350.000 unit. Sementara sisa waktu untuk mencapai target tinggal 3 bulan 10 hari.

"Kinerja per hari ini di bawah target jauh," kata Ara.

Padahal, target rumah subsidi sudah dinaikkan tahun ini dibandingkan tahun lalu. Ara berharap penyaluran rumah subsidi bisa mencapai target sampai bisa ditambah lagi kuotanya.

Dilansir dari situs resmi BP Tapera, realisasi KPR FLPP per 21 September 2026 mencapai 154.034 unit atau setara nilai kredit yang disalurkan sebesar Rp 19,2 triliun.

Dalam kesempatan lain, Ara mengaku sudah pernah berkomunikasi dengan Suahasil usai diangkat menjadi menteri keuangan baru. Ia meminta bantuan agar disediakan lahan negara untuk membangun rumah susun (rusun) buat masyarakat.

"Kita sudah bicara dengan menteri keuangan yang baru. Ya kan banyak kan kawan lama, (ditanyakan) apa yang bisa dibantu. Ya, tolong lah siapkan lahan yang bisa untuk rumah rakyat, terutama rusun," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).

Ia yakin dan optimistis ada lahan milik negara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun rusun. Nantinya, rusun yang ingin dibangun akan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah atau tanggung (MBT).