Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih berdiskusi terkait kenaikan harga rumah subsidi yang diusulkan oleh para pengembang. Usulan kenaikan tersebut menyusul semakin mahalnya material bangunan, sementara harga rumah subsidi sudah hampir 2 tahun tidak ada penyesuaian.

Direktur Jenderal Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan Kementerian PKP memperhatikan masukan semua stakeholder terkait usulan kenaikan harga rumah subsidi. Di sisi lain, mereka mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Artinya kan kita tentu masukan dari semua stakeholder kita akan perhatikan, tapi di sisi lain kan kita juga harus memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah kita juga bisa tetap bisa mengakses," katanya kepada wartawan di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026).

Untuk membantu MBR agar tetap bisa mengakses rumah layak huni dengan harga terjangkau, Kementerian PKP sudah mengeluarkan kebijakan seperti tenor KPR yang bisa sampai 40 tahun hingga insentif seperti subsidi biaya proses pembelian rumah subsidi.

Ketika ditanya mengenai kejelasan soal harga rumah subsidi tahun depan, Sri mengaku masih mendiskusikannya.

"Masih belum tahu (harga rumah subsidi tahun depan naik atau tidak), masih kita diskusikan," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum APERSI Deddy Indrasetiawan menuturkan lima asosiasi pengembang yang terdiri dari APERSI, REI, Asprumnas, Appernas Jaya, dan Himperra telah menandatangani surat yang berisi usulan kenaikan harga rumah subsidi sebesar 12 persen. Surat tersebut kabarnya juga sudah dikirimkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Pengajuannya (kenaikan harga rumah subsidi) 12 persen. Ya kita terima dari Menteri berapa (penyesuaian harga rumah subsidi). Karena kan kami tertekan kan karena (harga) material naik," tuturnya kepada detikcom di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).

Sebagai informasi, harga rumah subsidi yang saat ini berlaku masih sama seperti pada 2024. Batas maksimal harga rumah tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023. Berikut ini rinciannya.

• Wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) batasnya sebesar Rp 166 juta.
• Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) batasnya sebesar Rp 182 juta.
• Wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) batasnya sebesar Rp 173 juta
• Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu batasnya sebesar Rp 185 juta.
• Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan batasnya sebesar Rp 240 juta