Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengumumkan sederet aset negara telah disalurkan untuk realisasi tujuh program prioritas pemerintah, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita Manthovani menyebutkan DJKN telah menyediakan Barang Milik Negara (BMN) yang lokasinya berada di 10 lokasi untuk Program 3 Juta Rumah. Per Juli 2026, total luas lahan yang disiapkan adalah 138,85 hektare.

"Pengelolaan BMN yang efektif mempercepat pelaksanaan program strategis dan menghasilkan efisiensi anggaran," jelas Evita dalam keterangan, dikutip detikcom pada Kamis (10/9/2026).

Aset yang telah disalurkan kepada tujuh program prioritas pemerintah mencapai 1.121 Barang Milik Negara (BMN) yang menghasilkan efisiensi biaya sebesar Rp 7,67 triliun.

Selain untuk Program 3 Juta Rumah, sebanyak 688 BMN telah digunakan untuk 166 unit Sekolah Rakyat. Lalu, untuk Program Makan Bergizi Gratis didukung 358 BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan 134 BMN telah memperoleh persetujuan sewa.

Untuk rencana kerja 2027, DJKN mengusulkan pagu anggaran terdiri atas Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko serta Program Dukungan Manajemen, termasuk anggaran Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

"Anggaran DJKN digunakan untuk memperkuat peran DJKN sebagai fiscal value creator melalui optimalisasi nilai dan manfaat kekayaan negara serta layanan lelang," ungkap Evita.

DJKN menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 5.009,4 miliar atau sekitar Rp 5,01 triliun pada 2027. Rencana kerja juga mencakup peningkatan utilisasi 7.611 BMN, pengembangan empat aplikasi inti DJKN, serta penyusunan 15 rekomendasi untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Salah satu alokasinya adalah untuk perumahan.

Kontribusi DJKN di sini mencakup penerimaan dari pengelolaan aset dan layanan lelang, penilaian untuk mendukung kewajaran belanja pemerintah, serta penyediaan aset dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada sisi belanja, DJKN melakukan optimalisasi aset yang belum digunakan untuk menghemat belanja modal dan biaya pemeliharaan.