Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetujui usulan dari beberapa fraksi di DPRD Jakarta soal penghapusan tunggakan sewa rusun. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno langkah ini untuk melindungi warga Jakarta khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar tetap memiliki rumah.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta yang digelar pada Rabu (26/8/2026).

"Terkait penyelesaian pembayaran tunggakan sewa rusunawa. Eksekutif akan menerapkan restrukturisasi pembebasan denda keterlambatan atau skema keringanan lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang benar-benar tidak mampu dan terdampak relokasi," kata Rano Karno, dikutip dari siaran di YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Ketentuan ini hanya berlaku bagi MBR yang benar-benar tidak mampu membayar dan korban relokasi yang tinggal di rusun sewa (rusunawa) Jakarta.

"Langkah ini bertujuan melindungi warga dari risiko kehilangan tempat tinggal tanpa mengabaikan aspek pembinaan bagi mereka secara sengaja melalaikan kewajibannya. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan aset daerah," lanjutnya.

Ada pun, tunggakan rusunawa di Jakarta memang telah menjadi perhatian dari Pemprov DKI. Berdasarkan data 2025, totalnya mencapai Rp 95,5 miliar.

Melalui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rumah Susun, Pemprov DKI bersama DPRD dan pemda DKI Jakarta memastikan hunian tersebut tidak terbatas pada wujud sebagai tempat tinggal tetapi juga berorientasi pada terciptanya ekosistem hunian yang layak, terjangkau, aman, inklusif dan berkelanjutan bagi warga Jakarta.