Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berusaha mengurangi jumlah rumah tak layak huni. Mereka memulai langkah dengan membenahi RW kumuh.

"Kan targetnya DKI sekarang diubah nih dari housing backlog menjadi meningkatnya persentase rumah layak huni," kata Kabid Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan DKI Jakarta Ledy Natalia dalam acara Rakerda REI DKI Jakarta 2026 di JS Luwansa Hotel, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).

Berdasarkan data, terdapat 445 RW yang teridentifikasi kawasan kumuh. Menurut Ledy kini jumlahnya menyusut tajam menjadi 221 RW.

"DKI Jakarta juga terkait dengan hunian itu benar-benar consent. Sampai hari ini Jakarta sebenarnya kita sudah ada pengurangan pada RW kumuh.Dari 445RW, sekarang sudah turun drastis menjadi 221 RW," ungkapnya.

Proses pembenahan ini ada yang hanya diperbaiki menjadi hunian layak huni tanpa digusur. Ada pula yang kemudian diubah menjadi hunian vertikal atau program Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV).

"Nah salah satunya juga dengan konsolidasi tanah vertikal. Salah satu solusi mengatasi kekumuhan. Jadi kita menargetkan tanah-tanah yang status hak atas tanahnya sama nih. Orang-orang yang bersedia untuk rumahnya didemolish (digusur) kemudian dibangunkan yang baru, kita akan bangunkan dari CSR," jelasnya.

Biaya yang dikeluarkan ada yang memakai APBD lewat program CAP-CIP dan ada pula yang kerja sama dengan swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Sementara itu, backlog atau jumlah kebutuhan rumah di Jakarta yang mencapai 1.192.200 rumah tangga menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kini tak lagi jadi fokus utama ketika membahas soal perumahan.

Hal ini dikarenakan menurut data mereka jumlah rumah yang sudah terbangun dan siap huni di Jakarta sudah cukup banyak dan belum terserap. Bahkan menurut data dari Realestat Indonesia (REI) bersama Colliers jumlahnya mencapai 29.000 unit terdiri dari rumah tapak dan apartemen sehingga tak lagi jadi acuan utama.

"Sebenarnya housing backlog sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena kemungkinan housing stock jumlahnya sangat banyak. Artinya sebenarnya bisa jadi housing backlog jangan-jangan sudah mendekati angka stock unit. Kita lakukan optimalisasi terhadap housing stock tersebut," kata Ledy.