.webp)
Badan Pusat Statistik mencatatkan peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni. Semula sebesar 68,4 persen pada 2025, kini menjadi 70,3 persen pada 2026.
"Sebanyak 70 dari 100 rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap rumah layak huni," ucap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, dikutip dari YouTube BPS Statistics, Kamis (13/8/2026).
Ia menjelaskan rumah layak huni perlu memenuhi empat komponen, antara lain ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk menilai ketahanan bangunan, dapat dilihat dari material yang digunakan. Bagian atap bisa menggunakan bahan, genteng, seng, atau kayu/sirap.
Lalu, bagian dinding berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, atau kayu papan batang kayu. Lantai rumah pun terbuat dari marmer, granit, keramik, vinil, karpet, kayu/papan, semen atau bata merah.
Salah satu penyebab rendahnya ketahanan bangunan, terutama di DKI Jakarta dan Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi tingginya penggunaan asbes pada atap. Asbes merupakan bahan tidak layak karena tidak memenuhi syarat kesehatan.
Dari segi akses sanitasi layak, Amalia menyebutkan syaratnya adalah terdapat fasilitas tempat buang air besar, kloset, dan tempat pembuangan air tinja.
Masih ada daerah yang rumah yang tidak ada sanitasi layak. Beberapa daerah pun melakukan praktik buang air besar (BAB) sembarangan, termasuk paling banyak di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
"Dari empat komponen (rumah layak huni) ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah akses terhadap sanitasi layak," ujarnya.
Di samping itu, ia menambahkan kelayakan rumah perlu ditunjang dengan layanan dasar kehidupan rumah tangga, salah satunya akses terhadap listrik.
Provinsi yang paling banyak belum mendapatkan akses listrik PLN antara lain adalah Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan 18,01 juta keluarga di Indonesia masih tinggal di rumah tidak layak huni. Angka tersebut sudah turun dari tahun lalu yang sebanyak 18,77 juta keluarga.
"Backlog 2 pada tahun 2026 mencapai 24,03% atau sekitar 18,01 juta rumah tangga di mana angka ini lebih rendah dibandingkan angka 2025 yang sebesar 25,33% atau sekitar 18,77 juta rumah tangga," kata Amalia.
